iklan
Headlines News :
Home » , » Batalkan Kenaikan BBM, Bukti Manajemen Pemerintahan Jokowi JK Amburadul

Batalkan Kenaikan BBM, Bukti Manajemen Pemerintahan Jokowi JK Amburadul

Written By Unknown on Jumat, 15 Mei 2015 | 09.43

Islamedia - Manajemen pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tampak amburadul. Contoh terbaru soal rencana kenaikan harga BBM yang mulanya bakal naik, namun beberapa menit menjelang kenaikan dibatalkan.


Soal kenaikan harga BBM, komoditas yang penting bagi masyarakat luas, pemerintah tidak memberikan kepastian kepada publik. Setidaknya terlihat dari pengumuman tertanggal 13 Mei 2015 lalu ihwal kenaikan harga BBM yang sedianya dilakukan pada 15 Mei 2015 pukul 00:00, Jumat ini.

Surat yang diteken Retail Full Marketing Region III Pramono Sulistiyo ini menyebutkan tentang kenaikan harga BBM di SPBU di wilayah Marketing Operation Region III. Rinciannya, Pertamax Plus Rp 10.550/liter, Pertamax Rp9.600/liter, Pertamax Dex Rp12.200/liter, Premium Rp7.400/liter serta Solar Rp9.200/liter.

Anehnya, penjelasan pembatalan kenaikan harga BBM dilakukan 34 menit sebelum pelaksanaan kenaikan harga BBM. Pertamina mengeluarkan siaran pers pada pukul 23:26 pada Rabu (14/5/2015) yang menyebutkan tidak ada kenaikan harga BBM.

"Sampai dengan saat ini, baik pemerintah maupun Pertamina sesuai dengan kewenangannya tidak melakukan perubahan harga Solar/Biosolar bersubsidi maupun Premium. Demikian juga harga bahan bakar khusus tidak mengalami perubahan untuk periode 15 Mei 2015," kata VP Corporate Communication PT Pertamina Wianda Pusponegoro.

Sementara Menteri ESDM SUdirman Said mengatakan penundaan kenaikan harga BBM lantaran terkendala oleh beberapa aspek termasuk waktu yang tidak tepat. "Tadi malam kenapa ditunda, karena memang harus memperhatikan seluruh aspek. Karena baru saja kemarin kami diskusi dengan Pertamina. Kami tunda dulu ya kenaikan semua item. Nanti setelah ketemu timing dan pola yang baik kami umumkan kembali," kata Sudirman usai menghadap Presiden Jokowi, di Kantor Kepresidenan, Jumat (15/5/2015).

Tentu saja, peristiwa ini menjadi sasaran kritik dari publik. Kalangan DPR mengkritik sikap pemerintah yang tampak bimbang dalam mengeluarkan kebijakan energi. Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PKS Fahri Hamzah mengungkapkan, tidak solidnya pemerintah dalam kebijakan energi menunjukkan koordinasi pemerintahan yang tidak baik. "Menjatuhkan wibawa manajemen pasar secara umum. Orang akan menuduh pemerintahan ini amatir," kata Fahri di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (15/5/2015).

Lebih lanjut Fahri menyebutkan bila koordinasi pemerintah buruk maka akan mengakibatkan ketiakpastian. Dia pun meminta agar Presiden Jokowi melakukan evaluasi terhadap penyebab ketidakpastian di sektor migas. "Presiden Jokowi harus mengevaluasi sebab-sebab dari ketidakpastian ini terutama di sektor migas karena kita ga bisa pencitraan terus," sebut Fahri.

Dia menyinggung soal pembubaran anak perusahaan milik Pertamina Petral yang dalam penilaian Fahri merupakan langkah yang omong kosong saja yang dituding sebagai tempat mafia. Padahal, sejak lama DPR telah bersuara keras soal tersebut. "Jadi Jokowi harus evaluasi secara serius kabinetnya terutama mereka-mereka yang memegang kendali terhadap konten dan isu yang berkembang. Karena ini akan membuat kepercayaan masyarakat dunia dan lokal jatuh," harap Fahri.

Sikap pemerintah yang tidak transparan dalam menjelaskan penundaan pelaksanaan kenaikan harga BBM tentu justru membuat kusut manajemen pemerintahan Jokowi ini. Spekulasi pun muncul di publik terutama disebabkan persoalan politik.

Seperti momentum peringatan reformasi pada 21 Mei 2015 mendatang yang diduga menjadi pemicu urungnya pelaksanaan kenaikan harga BBM. Karena disebut-sebut peringatan reformasi 1998 itu menjadi momentum demonstrasi publik terhadap pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Selain itu, penundaan ini juga dipicu sikap pemerintah yang mengumumkan pembubaran Petral yang sejalan dengan salah satu tema isu kampanye Jokowi-JK saat Pilpres lalu yang memberantas mafia migas. Pengumuman pembubaran Petral nyatanya tak banyak mendapat insentif politik dari publik.

Model pengelolaan manajemen pemerintahan seperti ini tentu lambat laun akan menggerus pemerintahan Jokowi. Dampaknya tidak sekadar politik tapi ekonomi dan sosial. Jika tak hati-hati dengan menerapkan pola ini, taruhannya tidaklah kecil. Semestinya aparat pemerintahan sadar dan faham atas risikonya. [inilah/islamedia]

Manajemen pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tampak amburadul. Contoh terbaru soal rencana kenaikan harga BBM yang mulanya bakal naik, namun beberapa menit menjelang kenaikan dibatalkan.

Soal kenaikan harga BBM, komoditas yang penting bagi masyarakat luas, pemerintah tidak memberikan kepastian kepada publik. Setidaknya terlihat dari pengumuman tertanggal 13 Mei 2015 lalu ihwal kenaikan harga BBM yang sedianya dilakukan pada 15 Mei 2015 pukul 00:00, Jumat ini.

Surat yang diteken Retail Full Marketing Region III Pramono Sulistiyo ini menyebutkan tentang kenaikan harga BBM di SPBU di wilayah Marketing Operation Region III. Rinciannya, Pertamax Plus Rp 10.550/liter, Pertamax Rp9.600/liter, Pertamax Dex Rp12.200/liter, Premium Rp7.400/liter serta Solar Rp9.200/liter.

Anehnya, penjelasan pembatalan kenaikan harga BBM dilakukan 34 menit sebelum pelaksanaan kenaikan harga BBM. Pertamina mengeluarkan siaran pers pada pukul 23:26 pada Rabu (14/5/2015) yang menyebutkan tidak ada kenaikan harga BBM.

"Sampai dengan saat ini, baik pemerintah maupun Pertamina sesuai dengan kewenangannya tidak melakukan perubahan harga Solar/Biosolar bersubsidi maupun Premium. Demikian juga harga bahan bakar khusus tidak mengalami perubahan untuk periode 15 Mei 2015," kata VP Corporate Communication PT Pertamina Wianda Pusponegoro.

Sementara Menteri ESDM SUdirman Said mengatakan penundaan kenaikan harga BBM lantaran terkendala oleh beberapa aspek termasuk waktu yang tidak tepat. "Tadi malam kenapa ditunda, karena memang harus memperhatikan seluruh aspek. Karena baru saja kemarin kami diskusi dengan Pertamina. Kami tunda dulu ya kenaikan semua item. Nanti setelah ketemu timing dan pola yang baik kami umumkan kembali," kata Sudirman usai menghadap Presiden Jokowi, di Kantor Kepresidenan, Jumat (15/5/2015).

Tentu saja, peristiwa ini menjadi sasaran kritik dari publik. Kalangan DPR mengkritik sikap pemerintah yang tampak bimbang dalam mengeluarkan kebijakan energi. Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PKS Fahri Hamzah mengungkapkan, tidak solidnya pemerintah dalam kebijakan energi menunjukkan koordinasi pemerintahan yang tidak baik. "Menjatuhkan wibawa manajemen pasar secara umum. Orang akan menuduh pemerintahan ini amatir," kata Fahri di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (15/5/2015).

Lebih lanjut Fahri menyebutkan bila koordinasi pemerintah buruk maka akan mengakibatkan ketiakpastian. Dia pun meminta agar Presiden Jokowi melakukan evaluasi terhadap penyebab ketidakpastian di sektor migas. "Presiden Jokowi harus mengevaluasi sebab-sebab dari ketidakpastian ini terutama di sektor migas karena kita ga bisa pencitraan terus," sebut Fahri.

Dia menyinggung soal pembubaran anak perusahaan milik Pertamina Petral yang dalam penilaian Fahri merupakan langkah yang omong kosong saja yang dituding sebagai tempat mafia. Padahal, sejak lama DPR telah bersuara keras soal tersebut. "Jadi Jokowi harus evaluasi secara serius kabinetnya terutama mereka-mereka yang memegang kendali terhadap konten dan isu yang berkembang. Karena ini akan membuat kepercayaan masyarakat dunia dan lokal jatuh," harap Fahri.



Sikap pemerintah yang tidak transparan dalam menjelaskan penundaan pelaksanaan kenaikan harga BBM tentu justru membuat kusut manajemen pemerintahan Jokowi ini. Spekulasi pun muncul di publik terutama disebabkan persoalan politik.

Seperti momentum peringatan reformasi pada 21 Mei 2015 mendatang yang diduga menjadi pemicu urungnya pelaksanaan kenaikan harga BBM. Karena disebut-sebut peringatan reformasi 1998 itu menjadi momentum demonstrasi publik terhadap pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Selain itu, penundaan ini juga dipicu sikap pemerintah yang mengumumkan pembubaran Petral yang sejalan dengan salah satu tema isu kampanye Jokowi-JK saat Pilpres lalu yang memberantas mafia migas. Pengumuman pembubaran Petral nyatanya tak banyak mendapat insentif politik dari publik.

Model pengelolaan manajemen pemerintahan seperti ini tentu lambat laun akan menggerus pemerintahan Jokowi. Dampaknya tidak sekadar politik tapi ekonomi dan sosial. Jika tak hati-hati dengan menerapkan pola ini, taruhannya tidaklah kecil. Semestinya aparat pemerintahan sadar dan faham atas risikonya. - See more at: http://nasional.inilah.com/read/detail/2204737/bbm-urung-naik-pemerintah-terkesan-amburadul#sthash.2U6ba9Sj.dpuf

Manajemen pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tampak amburadul. Contoh terbaru soal rencana kenaikan harga BBM yang mulanya bakal naik, namun beberapa menit menjelang kenaikan dibatalkan.

Soal kenaikan harga BBM, komoditas yang penting bagi masyarakat luas, pemerintah tidak memberikan kepastian kepada publik. Setidaknya terlihat dari pengumuman tertanggal 13 Mei 2015 lalu ihwal kenaikan harga BBM yang sedianya dilakukan pada 15 Mei 2015 pukul 00:00, Jumat ini.

Surat yang diteken Retail Full Marketing Region III Pramono Sulistiyo ini menyebutkan tentang kenaikan harga BBM di SPBU di wilayah Marketing Operation Region III. Rinciannya, Pertamax Plus Rp 10.550/liter, Pertamax Rp9.600/liter, Pertamax Dex Rp12.200/liter, Premium Rp7.400/liter serta Solar Rp9.200/liter.

Anehnya, penjelasan pembatalan kenaikan harga BBM dilakukan 34 menit sebelum pelaksanaan kenaikan harga BBM. Pertamina mengeluarkan siaran pers pada pukul 23:26 pada Rabu (14/5/2015) yang menyebutkan tidak ada kenaikan harga BBM.

"Sampai dengan saat ini, baik pemerintah maupun Pertamina sesuai dengan kewenangannya tidak melakukan perubahan harga Solar/Biosolar bersubsidi maupun Premium. Demikian juga harga bahan bakar khusus tidak mengalami perubahan untuk periode 15 Mei 2015," kata VP Corporate Communication PT Pertamina Wianda Pusponegoro.

Sementara Menteri ESDM SUdirman Said mengatakan penundaan kenaikan harga BBM lantaran terkendala oleh beberapa aspek termasuk waktu yang tidak tepat. "Tadi malam kenapa ditunda, karena memang harus memperhatikan seluruh aspek. Karena baru saja kemarin kami diskusi dengan Pertamina. Kami tunda dulu ya kenaikan semua item. Nanti setelah ketemu timing dan pola yang baik kami umumkan kembali," kata Sudirman usai menghadap Presiden Jokowi, di Kantor Kepresidenan, Jumat (15/5/2015).

Tentu saja, peristiwa ini menjadi sasaran kritik dari publik. Kalangan DPR mengkritik sikap pemerintah yang tampak bimbang dalam mengeluarkan kebijakan energi. Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PKS Fahri Hamzah mengungkapkan, tidak solidnya pemerintah dalam kebijakan energi menunjukkan koordinasi pemerintahan yang tidak baik. "Menjatuhkan wibawa manajemen pasar secara umum. Orang akan menuduh pemerintahan ini amatir," kata Fahri di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (15/5/2015).

Lebih lanjut Fahri menyebutkan bila koordinasi pemerintah buruk maka akan mengakibatkan ketiakpastian. Dia pun meminta agar Presiden Jokowi melakukan evaluasi terhadap penyebab ketidakpastian di sektor migas. "Presiden Jokowi harus mengevaluasi sebab-sebab dari ketidakpastian ini terutama di sektor migas karena kita ga bisa pencitraan terus," sebut Fahri.

Dia menyinggung soal pembubaran anak perusahaan milik Pertamina Petral yang dalam penilaian Fahri merupakan langkah yang omong kosong saja yang dituding sebagai tempat mafia. Padahal, sejak lama DPR telah bersuara keras soal tersebut. "Jadi Jokowi harus evaluasi secara serius kabinetnya terutama mereka-mereka yang memegang kendali terhadap konten dan isu yang berkembang. Karena ini akan membuat kepercayaan masyarakat dunia dan lokal jatuh," harap Fahri.



Sikap pemerintah yang tidak transparan dalam menjelaskan penundaan pelaksanaan kenaikan harga BBM tentu justru membuat kusut manajemen pemerintahan Jokowi ini. Spekulasi pun muncul di publik terutama disebabkan persoalan politik.

Seperti momentum peringatan reformasi pada 21 Mei 2015 mendatang yang diduga menjadi pemicu urungnya pelaksanaan kenaikan harga BBM. Karena disebut-sebut peringatan reformasi 1998 itu menjadi momentum demonstrasi publik terhadap pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Selain itu, penundaan ini juga dipicu sikap pemerintah yang mengumumkan pembubaran Petral yang sejalan dengan salah satu tema isu kampanye Jokowi-JK saat Pilpres lalu yang memberantas mafia migas. Pengumuman pembubaran Petral nyatanya tak banyak mendapat insentif politik dari publik.

Model pengelolaan manajemen pemerintahan seperti ini tentu lambat laun akan menggerus pemerintahan Jokowi. Dampaknya tidak sekadar politik tapi ekonomi dan sosial. Jika tak hati-hati dengan menerapkan pola ini, taruhannya tidaklah kecil. Semestinya aparat pemerintahan sadar dan faham atas risikonya. - See more at: http://nasional.inilah.com/read/detail/2204737/bbm-urung-naik-pemerintah-terkesan-amburadul#sthash.2U6ba9Sj.dpuf



Share this post :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Dakwah Islam : Mahasiswa UIN Jakarta - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger